BOYOLALI.SIBERINDO.COM – Memasuki puncak musim kemarau 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Boyolali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2026.
Agenda yang dihadiri langsung oleh Bupati Boyolali Agus Irawan tersebut dilaksanakan di Ruang Merbabu Kantor Bupati Boyolali, Jumat (21/8). Acara ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Boyolali, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali M. Syawalludin.
Rakor tersebut diikuti oleh Kepala OPD terkait yang ada di lingkungan Pemkab Boyolali, para Camat se-Kabupaten Boyolali dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Agus mengatakan, wilayah rawan kekeringan di Boyolali meliputi 11 kecamatan, sementara wilayah yang dipetakan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi 9 kecamatan.
Untuk itu Ia berpesan penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus dimulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, pemantauan, hingga respons cepat di lapangan.
Dalam menghadapi kekeringan, lanjut Bupati Agus, kebutuhan air bersih menjadi salah satu prioritas utama. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa distribusi bantuan air bersih membutuhkan dukungan armada, sumber air, personel, serta koordinasi yang kuat.
Data tahun 2022–2025 mencatat sebanyak 1.665 tangki air telah didistribusikan untuk membantu masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Boyolali.
Di sisi lain, juga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran, baik pemukiman maupun hutan dan lahan. Data penanganan kebakaran tahun 2026 menunjukkan adanya kejadian kebakaran yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Khusus karhutla, tercatat 10 kejadian dengan total luas terdampak sekitar 4,4 ha.
Angka tersebut menjadi peringatan, banyak kejadian kebakaran berawal dari aktivitas yang sebenarnya dapat dicegah, seperti pembakaran sampah maupun pembakaran lahan yang kemudian merambat ke vegetasi kering.
“Karena itu saya minta kepada seluruh jajaran, khususnya Camat dan Kepala Desa, untuk memperkuat edukasi dan pengawasan masyarakat, mencegah pembakaran lahan secara sembarangan, serta memastikan setiap kejadian dapat segera dilaporkan dan ditangani.” ujar Bupati Agus.
Orang nomor satu di Kota Susu itu juga mengungkapkan, Posko Terpadu Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla Kabupaten Boyolali harus menjadi pusat koordinasi yang benar-benar bekerja secara efektif. Mulai dari pengumpulan data, pemetaan kebutuhan, mobilisasi sumber daya, operasi lapangan, sampai monitoring dan evaluasi.
“Saya minta jangan sampai ada persoalan di lapangan yang terlambat ditangani hanya karena lemahnya komunikasi dan koordinasi. Data harus cepat, informasi harus akurat, respons harus tepat, dan bantuan harus sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” imbaunya.
Untuk itu, Bupati Agus menekankan untuk memperkuat pemantauan wilayah rawan kekeringan dan karhutla serta sistem peringatan dini, kemudian memastikan kesiapan sumber daya, terutama armada tangki air, sumber air, peralatan pemadaman, personel, dan sarana pendukung lainnya.
Selanjutnya Ia meminta agar memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih dengan prinsip tepat sasaran, cepat, transparan, dan terkoordinasi. Penting juga untuk meningkatkan pencegahan karhutla melalui edukasi, pengawasan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Serta yang terakhir adalah memperkuat koordinasi lintas sektor sampai tingkat kecamatan, desa, dan masyarakat.
Dijelaskan Plt. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Boyolali Ari Wahyu Prabowo, 11 kecamatan yang rawan kekeringan meliputi, Kecamatan Ampel, Andong, Cepogo, Gladagsari, Juwangi, Kemusu, Musuk, Selo, Tamansari, Wonosamodro dan Wonosegoro.
Selanjutnya untuk 9 kecamatan yang rawan karhutla adalah Kecamatan Cepogo, Gladagsari, Juwangi, Kemusu, Musuk, Selo, Tamansari, Wonosamodro dan Wonosegoro.
Pada kesempatan itu, Ari juga menyampaikan prosedur permohonan bantuan air bersih. Diantaranya yaitu termasuk dalam wilayah rawan kekeringan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Boyolali, kemudian membuat surat permohonan dari desa.
Selanjutnya BPBD akan mengirimkan bantuan air bersih setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Baznas, PMI, dan PUDAM Tirta Ampera. Namun, jika nanti ada permohonan bantuan dari daerah di luar wilayah kekeringan, maka akan dilakukan asesmen mengenai kondisi wilayah tersebut. Dalam pengiriman bantuan, BPBD akan selalu mendokumentasikan melaporkannya.
Ditambahkan Ari, masyarakat yang membutuhkan informasi ataupun bantuan air bersih dapat berkunjung langsung ke Posko Terpadu Penanganan Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla Kabupaten Boyolali berlokasi di Kantor BPBD Kabupaten Boyolali. Sedangkan untuk layanan darurat, bisa menghubungi pusat informasi di nomor 0811-2950-033.(***)
